Kebijakan Dasar Penanaman Modal Di Indonesia

        Bagi investor asing, hukum dan undang-undang menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu negara. Dalam tiga dekade belakangan ini, pelaku usaha yang menanam modal di negara berkembang sangat mempertimbangkan kondisi hukum di negara tersebut. Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum bagi mereka memberikan keamanan, certainty dan predictability atas investasi mereka. Semakin baik kondisi, hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka semakin dianggap kondusif iklim investasi dan negara tersebut.[1] Dari pengertian tersebut politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah kemana hukum akan dibangun dan ditegakkan; terjadinya perubahan struktur sosial, politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya melayani masyarakat.

         Dalam rangka menciptakan produk hukum yang berfungsi melayani masyarakat maka pembentukan undang-undang harus dapat melahirkan produk yang berkarakter responsif atau populistik yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan mencerminkan harapan masyarakat. Dalam proses

pembuatannya memberikan peranan yang besar dan partisipasi penuh kelornpok-kelompok sosial atau individu. Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum tersebut bersifat responsif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum dan kemungkinan penafsiran atas produk hukum. Produk hukum yang karakternya responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat. Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif yaitu: memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya.

Jika dilihat dari segi penafsiran maka produk hukum yang berkarakter responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis. Philippe Nonet dan Philip Selznick mengetengahkan teori mengenai tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat, yakni:

      Hukum Represif yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;

Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri; dan

Hukum Responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Masuknya modal asing dalam perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik. Penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan ekonomi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya suplai teknologi dan investor baik dan bentuk proses produksi maupun permesinan dan penciptaan lapangan kerja. Washington Post dalam artikelnya menyebutkan kurangnya sistem hukum yang pasti di Indonesia merupakan faktor utama mengapa investor pergi. Kurangnya kepercayaan investor membuat perginya modal asing yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang belum pulih akibat krisis finansial Asia tahun 1997-11998. Investor asing juga sering mengeluh bahwa mereka sering kali dijadikan subjek tuntutan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah, petugas pajak, dan mitra lokal. Kepastian hukum itu sendiri bagi investor adalah tolok ukur untuk menghitung risiko. Bagaimana risiko dapat dikendalikan dan bagaimana penegakan hukum terhadap risiko. Jika penegakan hukum tidak mendapat kepercayaan dari investor maka hampir dapat dipastikan investor tidak akan berspekulasi di tengah ketidakpastian. Berbagai peraturan perundang-undangan tidak akan berarti tanpa ada jaminan legal certainty atau kepastian hukum atas keputusan yang ditetapkan. Dalam dunia usaha, pelaku usaha memerlukan syarat esensial ketika berbisnis; dan prasyarat bagi setiap transaksi bisnis, yaitu adanya kepastian hukum (legal certainty). Ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, atau aturan yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan. Semua hal tersebut membuat pengusaha atau investor merasa berada di persimpangan jalan, menimbulkan perasaan tidak adanya kepastian hukum dan ketidakpastian usaha.

        Secara umum kepastian hukum sebagai konsep menekankan pada perkataan kepastian dan mengenai kepastian (certainty) itu sendiri berarti absence of doubt; accuracy; precision; definite. Kepastian hukum mengarah pada deskripsi tentang hukum yang meyakinkan, teliti, tepat, dan pasti. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu elemen yang disebut cita hukum atau the idea of law di samping elemen keadilan (justice) dan kepatutan (expediency). Kepastian hukum mempersyaratkan hukum menjadi hukum positif (to be positive). Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh investor sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi juga ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dikemukakan oieh O. Notohamidjojo, bahwa tujuan hukum ada tiga yang perlu saling harmonis yakni keadilan, daya guna dan kepastian hukum.Dalam literatur ilmu hukum sendiri, terdapat berbagai teori tujuan hukum, antara lain Teori Etis yang menekankan kepada keadilan. Teori Utilitas, yang menekankan kepada faedah atau guna. Teori ini menekankan kepada kepastian hukum. Teori Pengayoman, yang menekankan kepada perlindungan kepada manusia dalam arti pasif dan aktif. John Rawls, dalam A Theory of Justice, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama.

        Merujuk uraian di atas, keberadaan hukum terutama kepastian hukum bagi investor merupakan pegangan dalam menjalankan dan menanamkan modalnya di Indonesia sangat penting. Apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Hal ini dikarenakan tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dalam hal terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang harus diutamakan. Keadilan pada umumnya lahir dan hati nurani pemberi keadilan; sedangkan kepastian hukum lahir dan sesuatu yang konkret. Kepastian hukum dalam hukum investasi positif yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berkaitan erat dengan kebijakan dasar penanaman modal yang menempatkan pemerintah agar:

memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, asas kepastian hukum ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam penjelasannya: asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

       Berdasarkan penjelasan di atas, tampak kepastian hukum mengandung persamaan dengan supremasi hukum. Isu supremasi hukum yang berkembang bersamaan dengan urgensi adanya hukum yang pada dasarnya bertujuan: pertama, mewujudkan keadilan (teorietis). Dalil-dalil Aristoteles menunjukkan, keadilan tercapai karena setiap orang diberikan bagian sesuai jasanya dan diberikan bagian yang sama tanpa memperhatikan jasanya; kedua, dalam rangka memberikan manfaat (teori utilitas). Dalam hal ini hukum bertujuan mewujudkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan ini terwujud apabila setiap orang memperoleh kesempatan sama dibarengi penciptaan ketertiban. Syarat terakhir ini melahirkan kebutuhan mengenai kepastian hukum. Supremasi hukum dan kepastian hukum tampak memiliki hubungan saling melengkapi.

Referensi:

[1] Hikmahanto, Juwana, tt, Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi, Makalah, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 10-11.

[2]ilbid., hlm. 10.

[3] Mulyana W. Kusumah, Perspektif Teori, dan Kebzjaksanaan Hukum, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 12.

[4] DeiissaA., Ridgway, & MariyaA., Talib, Spring 2003, Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law, daiam California Western InternationalLawJournal. Vol, 33, hlm. 335.

[5] Yulianto, Syahyu, Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam:Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22-No. 5, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), him. 46.

[6]Ibid.

[7] Ningrum Natasya, Sirait, Mencermati Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Dat am Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, (Jakarta: Yayasan Perigembangan Hukum Bisnis, 2003), him. 60.

[8] Ridwan, Khairandy, Peranan Perusahan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Ahli Teknologi di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 5, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hlm. 51.

[9] Henry Campbell, Black, op. cit., hlm. 205.

[10] Gustav, Radbruch, Legal Philosophy, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruth, and Dabin, Translated by: Kurt Wilk, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950) hIm. 108.

[11] Sentosa, Sembiring, Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (Bandung:Nuansa Aulia, 2007), hlm. 32-33.

[12]O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: BPK, 1975), hlm. 44.

[13] Tim Pengajar PIH FH Unpar Bandung, 1995, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, hIm, 37.

[14] N. A Martana, Azas Kepastian Hukum Dalarn Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana, Vol. 15, No. 1, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2009), him. 70-71.

[15] Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

[16] Putu Sudarma Sumadi, 1999, Supremasi Hukum: Validitas Proses Pembentukan dan Konsistensi Dalam Penerapan Hukum, orasi ilmiah disampaikan pada upacara peringatan dies natalis ke-37 Universitas Mahendradatta 29 September 1999, hlm. 1.